Print
Category: Pemerintahan Desa
Hits: 19491

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut :

SOTK PEMDES

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 9

  1. menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
  4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.
  5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
  1. menyusun program kerja dan rencana kegiatan tahunan desa mengacu kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan;
  2. merumuskan kebijakan operasional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku sesuai kewenangan;
  3. membagi tugas kepada Sekretaris Desa dan Kepala Seksi untuk kelancaran tugas;
  4. melaksanakan administrasi umum, pemerintahan, pembangunan, kependudukan, protokol, hubungan masyarakat, tata laksana, sarana prasarana, perlengkapan, inventaris, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perjalanan dinas dan rumah tangga desa;
  5. membina ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, umat beragama sesuai kebijakan Pemerintah;
  6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diwilayah kerja desa;
  7. membina lembaga kemasyarakatan desa yang ada di wilayahnya;
  8. melaksanakan administrasi pemerintahan dan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Nikah, Surat Kematian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan Ahli Waris, Administrasi Pertanahan dan surat lain sesuai kewenangan;
  9. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemilu, pemungutan Pajak Bumi Bangunan, retribusi daerah, pajak daerah dan pajak lain untuk peningkatkan pendapatan daerah;
  10. memfasilitasi pembinaan pasar desa, ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, pedagang asongan, toko, kios, warung, restoran, hotel, losmen yang ada diwilayah kerja desa;
  11. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah demi tegaknya demokrasi pemerintahan;
  12. membina Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga kemasyarakatan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  13. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  14. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  15. memberikan rekomendasi pelayanan perijinan;
  16. mengkoordinasikan pelayanan peningkatan kebersihan, lingkungan, penghijauan, pendidikan dan kebudayaan, olah raga, seni dan kesehatan lingkungan;
  17. mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraktan untuk peningkatan disiplin dan kinerja aparatur yang lebih baik;
  18. menyusun Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  19. mengoordinasikan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak daerah/retribusi lain untuk peningkatan pendapatan pemerintah;
  20. melaksanakan pengamanan barang inventaris, tanah bondo desa, gedung pertemuan/balai desa, kantor Desa dan benda lain milik pemerintah desa dengan membukukan dan mencatat dalam buku inventaris;
  21. menandatangani naskah-naskah dinas untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
  22. melaksanakan pembinaan usaha peningkatan peran serta, partisipasi masyarakat dan meningkat swadaya gotong royong masyarakat untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta lingkungan kemasyarakatan;
  23. mengupayakan pembangunan, menata tempat dan tata ruang desa sesuai kewenangan yang diberikan;
  24. membina kehidupan umat beragama wilayah kerja desa;
  25. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pengambilan keputusan/kebijakan;
  26. menyusun telaah staf berkaitan dengan bidang tugas Kepala Desa;
  27. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada staf agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif, efisien sesuai program kerja dan peningkatan etos kerja staf;
  28. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan dan laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran,  penyusunan neraca, arus kas dan  catatan atas hasil laporan keuangan desa; dan
  29. melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 10

  1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti penataan naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
  2. melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
  3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  4. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 11

Paragraf 3

Urusan Keuangan

Pasal 12

  1. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
  2. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa;
  3. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
  5. menggali sumber pendapatan desa;
  6. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4

Urusan Perencanaan

Pasal 13

  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
  2. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala;
  3. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
  4. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  5. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  6. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  7. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 14

  1. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
  2. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  3. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
  4. membantu Kepala Desa dalam melakukan penyuluhan program Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah; dan
  5. melaksanakan dan melaporkan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Pelaksana Teknis

Paragraf 1

Seksi Pemerintahan

Pasal 15

  1. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  2. melaksanakan pembinaan administrasi pertanahan;
  3. melaksanakan pembinaan administrasi Tanah di Desa;
  4. melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan;
  5. melaksanakan pembinaan sosial politik;
  6. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
  7. melaksanakan pengelolaan administrasi profil desa; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Paragraf 2

Seksi Kesejahteraan

Pasal 16

  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pembangunan;
  2. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
  3. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
  4. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
  5. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  6. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan

Pasal 17

  1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang ketenagakerjaan;
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
  3. membina kegiatan keagamaan yang ada di desa;
  4. melaksanakan pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan desa;
  5. membantu pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
  6. mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV

TATA  KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.